Petunjuk pajak tertekan wabah corona, pajak digital jadi harapan

0
294

Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN. CO. ID – JAKARTA . Dampak penyebaran wabah virus corona (Covid-19) menggerus penerimaan negara, terlebih bagi pajak sebagai basis pendapatan terbesar. Melemahnya perekonomian domestik dan stimulus pajak dalam rangka penanganan Covid-19 bakal menekan penerimaan negara di tahun ini.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan penerimaan negara tahun ini akan kontraksi sebesar 10% year on year (yoy). Penurunan penerimaan negara ini akibat aktivitas ekonomi terganggu oleh merebaknya Covid-19 bagus dari sisi penerimaa pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Bila hal tersebut terjadi pada penerimaan pajak, oleh sebab itu realisasi tahun ini hanya kira-kira Rp 1. 199 triliun, turun 10% bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebanyak Rp satu. 332, 1 triliun. Angka itu semakin jauh dari target tanggapan pajak yang ditetapkan tahun itu senilai Rp 1. 642, enam triliun. Dus, shortfall pajak tahun 2020 bisa senilai Rp 443, enam triliun.

Baca Juga: Pemerintah bidik pajak digital melalui Perppu corona, ini kata CITA

“Penerimaan perpajakan mendarat akibat kondisi ekonomi yang melemah, dukungan insentif pajak dan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) dan PNBP untuk turun dampak jatuhnya harga komoditas, ” kata Menkeu, Rabu (1/4).

Hasil Covid-19 pun diakui sudah terasa sejak penerimaan pajak awal tahun. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) realisasi penerimaan retribusi Januari-Februari 2020 sebanyakRp 152, 9 triliun, turun hingga 4, 9% secara tahunandibandingkan dengan pencapaian di dalam periode sama tahun lalu senilai Rp 160, 9 triliun.

Otoritas pajak pun belum menentukan arah strategi penerimaan yang pas dalam kondisi perekonomian dengan terpapar Covid-19.

“Untuk penerimaan pajak, kami masih exercise terus dengan berbagai kondisi saat tersebut. Nanti akan dituangkan dalam postur APBN-P 2020 dalam Peraturan Pemimpin, ” kata Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hestu Yoga Saksama kepada Langsung. co. id, Kamis (2/4).

Meski demikian, Yoga sejumlah, dengan pajak digital atau Perniagaan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjelma salah satu strategi tahun tersebut. Apalagi pasal PMSE masuk pada peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Pola Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Risiko yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Jadi PMSE, tidak perlu menunggu Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentauan Ijmal dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian atau RUU Omnibus Law Perpajakan. Namun demikian, DJP belum bisa memaparkan berapa potensi penerimaan dari pajak digital.

“Kami memiliki data potensi serta prediksi ke depannya terkait PMSE yang diolah dari berbagai sumber termasuk dari lembaga-lembaga riset dengan kredibel. Namun kami simpan zaman, ” ujar Yoga.

Dalam Perppu Nomor 1 Tarikh 2020 menyebutkan skema PMSE bakal menarik pajak digital baik bersifat pajak pertambahan nilai (PPN) maupun PPh. Bila beleid tersebut cepat diundangkan, otoritas pajak akan cepat membuat aturannya agar payung dasar pajak digital semakin spesifik.

Baca Pula: Ada pajak digital, pelanggan Netflix dan Spotify bahan kena biaya tambahan 10%