Kemenkeu perluas penerima insentif, ini daftar pajak yang diringankan

0
274

Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli

KONTAN. CO. ID – JAKARTA . Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperluas penyambut insentif pajak ke 18 sektor. Perluasan penerima insentif ini pada rangka merespons dampak virus corona atau covid-19 terhadap perekonomian dengan kian meluas.

Agenda Sri Mulyani Indrawati mengatakan ke-18 sektor tersebut bakal mendapatkan insentif pajak berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh Pasal 22 impor dibebaskan selama enam bulan, diskon PPh Pasal 25 sebanyak 30%, dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipercepat.

Baca Juga: Pemerintah berencana bebaskan PPN buat lima sektor ini

Nah, dalam Kajian Departemen Keuangan (Kemenkeu) dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) hari ini (28/4) ke-18 sektor tersebut hanya mendapatkan dorongan PPh Pasal 25 atau PPh Badan dan PPh Pasal 21.

Kebijakan tersebut untuk perluasan cakupan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) PMK Nomor 23 Tarikh 2020 tentang Insentif Pajak buat Wajib Pajak Terdampak Virus Corona yang terbatas pada sektor manufaktur dan/atau perusahaan Kemudahan Impor Arah Ekspor (KITE) dialokasikan sebanyak Rp 35, 3 triliun.

Estimasi nilai insentif tersebut diberikan untuk pajak penghasilan (PPh) Bab 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) semasa enam bulan diberikan kepada 18 sektor usaha. Kedua, relaksasi penanggalan PPh Pasal 22 Impor selama enam bulan kepada 9 daerah usaha.

Baca Juga: Sri Mulyani suntik Rp 64, 1 triliun untuk insentif pajak, ini kata pengamat pajak

Ketiga, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% selama enam bulan kepada 18 daerah usaha. Keempat, relaksasi restitusi retribusi pertambahan nilai (PPN) dipercepat selama enam bulan kepada 9 zona usaha.

18 daerah usaha yang dimaksud antara asing;

1. Pertanian, kehutanan, perikanan (100 KBLI)

2. Pertambangan dan penggalian (27 KBLI)

3. Industri pengolahan (127 KBLI)

4. Pengadaan listrik, gas, uap air panas, dan udara santai (3 KBLI)

5. Pengelolaan air, air limbah, daur ulang sampah, dan aktivitas remidiasi (1 KBLI)

6. Konstruksi (60 KBLI)

7. Perdagangan besar, eceran, reparasi, perawatan mobil dan besar (193 KBLI)

8. Pengangkutan dan pergudangan (85 KBLI)

9. Penyediaan akomodasi, penyediaan makan minum (27 KBLI)

10. Informasi dan komunikasi (36 KBLI)

11. Aktivitas keuangan dan asuransi (3 KBLI)

12. Real estate (3 KBLI)

13. Servis jasa profesional ilmiah dan teknis (22 KBLI)

14. Aktivitas penyewaan, kontrak gudang usaha, ketenagakerjaan, agen perjalanan termasuk pariwisata dan penunjang cara lain (19 KBLI)

15. Pendidikan (5 KBLI)

16. Kesehatan manusia dan aktivitas sosial (5 KBLI)

17. Industri pariwisata, keindahan, hiburan, rekreasi (52 KBLI)

18. Aktivitas jasa lainnya (3 KBLI)

Baca Juga: Anggaran insentif diperluas, Kadin desak PPh Badan ditunda 100%

Dukungan dari Anda akan menambah semangat awak dalam menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat seperti ini.

Jika berkenan, silakan manfaatkan wahana donasi berikut ini.