Pengusaha nilai nasib UMKM masih samar di RUU Cipta Kerja

0
269

Reporter: Fahriyadi | Editor: Fahriyadi.

KONTAN. CO. ID – JAKARTA. Kadar pelaku Usaha Mikro Kecil serta Menengah (UMKM) masih samar di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Pasalnya, dalam draft beleid tersebut tidak tersirat secara jelas transisi kebijakan seperti apa yang disiapkan untuk pelaku UMKM.

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, saat member masukkan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Senin (27/4) lalu, pihaknya menyampaikan dari satu. 229 Pasal dalam RUU Membuat Kerja hanya ada satu pencetus yang mengakomodir kepentinngan UMKM, yakni pada pasal (5) yang bersuara

Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan mencuaikan pengaturan terkait dengan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M serta perkoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat pengaturan mengenai: kriteria UMK-M; dasar data tunggal UMK-M; pengelolaan harmonis UMK-M; kemudahan Perizinan Berusaha UMK-M; kemitraan, insentif, dan pembiayaan UMK-M; dan kemudahan pendirian, rapat anggota, dan kegiatan usaha koperasi ”.

Namun dalam batang tubuh selanjutnya sama sekadar tidak mengelaborasi secara teknis melanda pengaturan sebagaimana tertera pada bab 5 RUU tersebut diatas. Artinya nasib UMKM pada draft RUU ini masih samar dan menetapkan dipertanyakan karena sama sekali tidak punya dampak apa-apa terhadap UMKM.

“Kita berharap dalam samping RUU Cipta Kerja tersebut dapat meningkatkan investasi melalui pembaruan perizinan yang revolusioner harus dalam ikuti juga dengan perubahan nasib UMKM yang semakin jelas & pasti, ” ungkapnya dalam bukti tertulis, Kamis (30/4).

Menurut Sarman, kelemahan-kelemahan yang ada di UU No. 20 Tarikh 2008 tentang UMKM harus sanggup diperkuat dan dipertegas dan RUU Cipta Kerja ini sehingga tujuan yang ingin dicapai sebagaimana tertuang pada draf RUU pasal 3 yaitu menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rencana memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui kemudahan dan perlindungan UMK-M dapat terwujud.

Dari 11 kluster RUU Cipta Kerja ini salah satunya adalah kluster UMKM yang tertuang dalam Pasal 6 yang berbunyi “ Ruang lingkup Undang-Undang ini meliputi; kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan, UMK-M serta perkoperasian ”. Namun penjabaran ruang lingkup tersebut juga tidak dijelaskan dalam pasal atau ayat tambahan dalam batang tubuh. Artinya kluster UMKM di dalam RUU ini hanya sebagai pelengkap penderita, masih jauh panggang daripada api.

“Kami berniat agar kluster UMKM ini diperkuat dan menjadi target yang penting mengingat peran UMKM dalam pendirian perekonomian nasional sangat besar. UMKM memberikan kontribusi 60, 34% PDB nasional, menyerap 96% Angkatan kegiatan, menyumbang 14, 17% dari total ekspor dan menjadi penggerak ekonomi di akar rumput, ” tambahnya.

Dukungan daripada Anda akan menambah semangat saya dalam menyajikan artikel-artikel yang bernas dan bermanfaat seperti ini.

Jika berkenan, silakan manfaatkan wahana donasi berikut ini.