First Travel lakukan upaya hukum istimewa, minta asetnya dikembalikan

0
95

Sumber: Kompas. com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN. CO. ID – DEPOK. Kuasa hukum terpidana kasus penipuan oleh agen perjalanan haji serta umrah First Travel rencananya melayangkan peninjauan kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Depok pada Selasa (11/8/2020).

“Kuasa hukum meminta agar semua aset First Travel harus segera dikembalikan kepada para terpidana agar bisa melaksanakan perjanjian damai kepada para calon jemaah, ” kata Boris Tampubolon, pengaruh hukum terpidana Andika Surrachman, meniti keterangan tertulis kepada Kompas. com, Senin (10/8/2020).

Jadi informasi, sebelumnya Pengadilan Negeri Depok memvonis tiga bos First Travel, yakni Andika Surrachman, Aniessa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan, bersalah di kasus penipuan jemaah umrah.

Baca Selalu: Aset masih dikuasai negara, jamaah korban First Travel ancam batalkan perdamaian

Ketiganya divonis telah menipu dan menggelapkan uang 63. 310 calon jemaah umrah dengan mutlak kerugian mencapai Rp 905 miliar. Namun, Pengadilan Negeri Depok menyatakan bahwa aset First Travel dirampas oleh negara sesuai Pasal 39 jo Pasal 46 jo Bab 194 KUHP, bukan dikembalikan pada jemaah yang telah merugi.

Di tingkat kasasi, Majelis hukum Agung melalui Putusan Nomor 3096K/PID. SUS/2018, tertanggal 31 Januari 2019 juga memutuskan hal yang sebanding.

“Puncaknya, pada akhir tahun 2019, Kejaksaan RI Depok berencana mengeksekusi harta yang dirampas negara tersebut. Putusan tersebut benar tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, baik bagi terpidana maupun puluhan ribu calon jemaah, ” jelas Boris.

“Saat ini, satu-satunya jalan untuk mengobati rasa keadilan dan mewujudkan haluan penegakan hukum pada perkara First Travel adalah melalui upaya lembaga luar biasa, PK (peninjauan kembali), ” tambahnya.

Boris mengklaim, pengajuan PK ini dilakukan agar penegakan hukum “mewujudkan keseimbangan, kepastian hukum, dan kemanfaatan di masyarakat”.

Ia mengiakan bahwa upaya ini sebagai wujud kepedulian, selain terhadap terpidana, pula terhadap 63. 000 calon perhimpunan haji dan umrah First Travel yang tak memperoleh ganti habis apa pun.

Pasalnya, lanjut Boris, para korban First Travel sudah menempuh berbagai cara mulai dari memproses Penundaan Kegiatan Pembayaran Utang (PKPU) di Meja hijau Niaga dengan menyepakati adanya perbaikan, serta melaporkan ke Bareskrim Polri dengan harapan agar para calon jemaah masih tetap bisa diberangkatkan ke Tanah Suci.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda hendak menambah semangat kami untuk menampilkan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih arah perhatian Anda, tersedia voucer percuma senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.