MK larang wakil menteri rangkap bagian sebagai komisaris di swasta & BUMN

0
166

Reporter: Titis Nurdiana | Editor: Titis Nurdiana

KONTAN. CO. ID -JAKARTA. Wakil menteri dilarang ganda jabatan sebagai komisaris di perusahaan Negara atau swasta. Ini ialah putusan Mahkamah Konstitusi terbaru atas gugatan Undang-undang Nomor 39 Tarikh 2008 tentang Kementerian Negara yang mengatur soal jabatan wamen serta larangan untuk rangkap jabatan.

Hakim Konstitusi Manahan M. P Sitompul dalam pertimbangannya mengutarakan, UU tersebut telah mengatur soal larangan menteri untuk rangkap kedudukan. ā€œLarangan itu juga berlaku untuk jabatan wamen, ā€ ujar Manahan, Kamis (27/8).

Menurut Manahan, wamen ditempatkan sebagai pejabat sebagai status menteri. Oleh karena itu, larangan rangkap jabatan untuk menteri yang diatur dalam UNDANG-UNDANG 30/2008 berlaku pula bagi wamen. Larangan tersebut dimaksudkan agar wamen fokus pada beban kerja dalam kementerian.

Sekadar mengingatkan, gugatan rangkap jabatan diajukan sebab Ketua Forum Kajian Hukum dan Konstitusi Bayu Segara ke MK pada awal Januari lalu. Tidak hanya menyoal rangkap jabatan wamen, gugatan juga menyoal keberadaan wamen sendiri, menurut hakim.

Menurut Hakim, jabatan wamen diperbolehkan. UU itu menjelaskan bahwa kepala dapat mengangkat wamen apabila terdapat beban kerja yang membutuhkan pengerjaan khusus.

Oleh karena itu, gugatan uji materi yang mempersoalkan keberadaan wamen ini ditolak oleh MK.

“Pengangkatan wamen boleh, diatur presiden jatuh dari diatur atau tidak diatur dalam undang-undang. Presiden yang menetapkan wamen adalah pemegang kekuasaan negeri menurut UUD 1945, ” ucapnya.

Gugatan diajukan pokok pemohon keberatan dengan penunjukkan 12 wamen oleh Presiden Joko Widodo. Pemohon menilai jabatan wamen tersebut hanya untuk mengakomodasi kepentingan awak sukses (timses).

Keberadaan wamen juga dinilai hanya mau pemborosan anggaran negara dan kontradiktif dengan prinsip Jokowi yang semasa ini kerap menyinggung soal perampingan birokrasi.

Catatan KONTAN, Presiden melantik 12 wamen tak lama setelah pelantikan menteri di dalam Oktober 2019. Sejumlah wamen yang ditunjuk berasal dari berbagai situasi belakang mulai dari parpol, terlatih, hingga tim sukses.

Adapun wamen yang merangkap kedudukan sebagai komisaris, antara lain merupakan:

  • Wakil Gajah Keuangan Suahazil Nazara yang pula Wakil Komisaris Utama PT PLN (Persero)
  • Wakil Gajah BUMN Budi Gunadi Sadikin yang merangkap sebagai Wakil Komisaris Pokok PT Pertamina (Persero)
  • Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo yang merangkap sebagai Komisaris Sempurna Bank Rakyat Indonesia

Sebelumnya, ada juga Angela Tanesoedibjo yang juga menjabat jadi komisaris di PT MNC Investama Tbk (BHIT). Hanya Angela memastikan mengundurkan diri jabatannya pada 18 Agustus 2020 lalu di Rapat Umum Pemegang Saham BHIT secara alasan ingin fokus pada pekerjaannya sebagai wakil menteri pariwisata.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menaikkan semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas menjawab Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.