Pemerintah akan bentuk badan percepatan penyelenggaraan perumahan

0
30

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Wahyu T. Rahmawati

KONTAN. CO. ID – JAKARTA. DPR telah mengesahkan RUU cipta kerja menjadi UU cipta kerja di dalam 5 Oktober lalu. Salah utama poin dalam UU ini merupakan pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3).

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid mengatakan, pembentukan BP3 untuk mempercepat penyelenggaraan perumahan, termasuk menolok dana konversi hunian berimbang untuk membangun rusun umum di perkotaan.

“Pembentukan institusi ini sebetulnya sudah diamanahkan dalam UU 1/2011 (tentang perumahan dan kawasan permukiman) dan UU 20/2011 (tentang rumah susun), sekarang diperkuat dengan UU Cipta Kerja serta disesuaikan tugas dan fungsinya buat percepatan penyelenggaraan pembangunan rumah bangsa berpenghasilan rendah (MBR), ” sekapur Khalawi kepada Kontan. co. id, Minggu (11/10).

Khalawi mengatakan, pembentukan BP3 ini tidak menggantikan fungsi Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas). “Ya enggaklah, Perumnas itu kan perum (komersil) bukan badan, ” cakap dia.

Khalawi mengutarakan, saat ini pemerintah tengah mengatur Peraturan Presiden (Perpres) Pembentukan Lembaga Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Khalawi berharap, dengan adanya BP3 maka penyelenggaraan perumahan semakin baik & pembangunan perumahan untuk MBR semakin masif. “Dan dapat menyelesaikan backlog perumahan, ” ujar Khalawi.

Baca Juga: Indonesia Property Watch tutur BP3 baiknya berada langsung di bawah presiden

Sebagai informasi, dalam salinan UNDANG-UNDANG cipta kerja yang diterima Kontan, salah satu UU yang direvisi pada UU cipta kerja adalah UNDANG-UNDANG nomor 1 tahun 2011 mengenai perumahan dan kawasan permukiman. UNDANG-UNDANG cipta kerja menambahkan satu BAB pada UU 1/2011 yakni PERKARA IXA tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3).

PERKARA IXA BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

Pasal 117A

(1) Untuk mewujudkan logistik rumah umum yang layak & terjangkau bagi MBR, Pemerintah Was-was membentuk badan percepatan penyelenggaraan perumahan.

(2) Pembentukan awak percepatan penyelenggaraan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan buat:

a. mempercepat penyediaan rumah umum;
b. menjamin bahwa rumah umum hanya dimiliki dan dihuni oleh MBR;
c. menjamin tercapainya asas kebaikan rumah umum; dan melaksanakan berbagai kecendekiaan di bidang rumah umum & rumah khusus.

(3) Badan percepatan penyelenggaraan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada fungsi mempercepat penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

(4) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), badan percepatan penyelenggaraan perumahan bertugas:

a. melakukan upaya percepatan pembangunan perumahan.
b. melaksanakan tata dana konversi dan pembangunan panti sederhana serta rumah susun ijmal
c. melakukan koordinasi di proses perizinan dan pemastian kepatutan hunian.
d. melaksanakan penyediaan tanah bagi perumahan.
e. melaksanakan pengelolaan rumah susun ijmal dan rumah susun khusus beserta memfasilitasi penghunian, pengalihan, dan pemanfaatan;
f. melaksanakan pengalihan kepemilikan rumah umum dengan kemudahan dengan diberikan oleh pemerintah.
g. menyelenggarakan koordinasi operasional lintas zona, termasuk dalam penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
h. melakukan pengembangan hubungan kerjasama di bidang rumah susun dengan berbagai instansi di dalam dan pada luar daerah

Baca Juga: Sudah koordinasi dengan pemerintah sentral, Jakarta akan kembali ke PSBB transisi

Bab 117B

(1) Awak percepatan penyelenggaraan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117A terdiri berasaskan:

a. unsur pengasuh;
b. unsur pelaksana; &
c. unsur pengawas.

(2) Unsur pengawas sama dengan dimaksud pada ayat (2) tulisan c berjumlah 5 (lima) karakter yang proses seleksi dan pemilihannya dilakukan oleh DPR.

(3) Pembentukan badan percepatan penyelenggaraan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

(4) Unsur Pengasuh, unsur pelaksana, dan unsur pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Baca Pula: UU Cipta Kerja Disahkan DPR

SOKONGAN, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah sifat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Jadi ungkapan terimakasih atas perhatian Kamu, tersedia voucer gratis senilai sedekah yang bisa digunakan berbelanja dalam KONTAN Store.