Melalui koordinasi, Kemkeu bongkar kasus pembersihan uang pemilik money charger Rp 23, 4 m

0
404

Reporter: Titis Nurdiana | Editor: Titis Nurdiana

KONTAN. CO. ID -JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pertemuan Koordinasi Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) menyebut bahwa modus TPPU beragam.

Menkeu Ani, panggilan karibnya bercerita salah utama khasus TPPU yang dilakukan sebab pemilik penukaran uang atau money changer . Menggunakan koordinasi yang dilakukan Kemkeu melalui Dirjen Bea dan Cukai dengan PPATK serta BNN berhasil membongkar TPPU yang dilakukan pemilik money changer.

Baca Juga: 2 RUU ini penting perkuat anti pencucian uang dan pencegahaan pendanaan terorisme

Pengusaha money changer ini tertangkap pada bandara dengan membawa uang miliaran rupiah yang disembunyikan di koper.

“Penumpang inisial NL yang pemilik money changer ini menyurukkan yang di koper, jumlah uangnya Rp23, 4 miliar yang disita dengan modus disembunyikan di koper, ” ujar Ani dalam Pertemuan Koordinasi Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT, Kamis (14/1).

Penemuan ini langsung ditindaklanjuti oleh Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Sebab, money changer itu diduga berkaitan dengan tindakan pencucian uang.

Baca Serupa: Tahun 2020, telaah & pemeriksaan PPATK berkontribusi di penerimaan negara Rp 9 T

Penangkapan dikerjakan karena ada ketentuan pembawaan kekayaan tunai lintas batas. Berdasarkan Sistem Bank Indonesia Nomor 20/2/2018, susunan dalam membawa uang dari asing negeri dibatasi maksimal setara Rp 1 miliar dan wajib dideklarasikan serta memiliki izin dari Bank Indonesia ( BI). Ketentuan ini berlaku untuk semua, baik perorangan maupun badan usaha.

Kementerian Keuangan mencatat sepanjang tahun 2016-2020, ada 13. 704 peristiwa terkait pembawaan uang lintas pemisah. “Penindakan ada 857 kasus, nominal dari surat penetapan sanksi administrasinya mencapai Rp31, 39 miliar, ” kata Sri Mulyani.

Kata Ani, ada tiga wilayah yang paling berisiko menjadi bahan sejumlah pihak untuk kasus adat uang lintas batas. Tiga provinsi itu, antara lain Bandara Soekarno Hatta, Bandara Ngurah Rai, dan Batam.

Adapun TPPU bidang perjakan, Kemkeu mencatat ada 12 kasus penyitaan aset sepanjang 2016-2020.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas serta bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.