Dorongan hilirisasi batubara diprediksi terealisasi semester II-2021

0
311
alt=

Reporter: Intan Nirmala Sari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN. CO. ID – JAKARTA. Masih dalam tahap pembahasan, insentif bagi proyek hilirisasi batubara diprediksi hangat akan diimplementasikan pada semester II-2021. Selain itu, hilirisasi batubara juga diharapkan bisa menghemat cadangan devisa (cadev) negara untuk kebutuhan memasukkan LPG.

“Ground breakingnya kemungkinan di Semester II-2021, untuk batubara fokusnya kemungkinan (insentif) terkait DME dan methanol, ” sekapur Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Maritim dan Investasi Septian Hario Seto, Senin (1/3).

Septian menjelaskan, secara umum terdapat dua strategi hilirisasi yaitu untuk meningkatkan ekspor & selanjutnya untuk substitusi memasukkan.
Terkait meningkatkan ekspor, insentif akan dilakukan dalam bentuk pemberian royalti 0%. Kementerian juga tengah merancang insentif terkait harga khusus batubara untuk hilirisasi serta skema subsidi bagi produk Dimethyl Ether (DME) dengan akan dipakai untuk substitusi LPG.

“Kalau normalnya batubara dibakar menjelma listrik, kami melihat hilirisasi batubara untuk menjadikannya DME yang merupakan substitusi LPG. Selain itu untuk dijadikan methanol yang biasa digunakan untuk biodiesel, ” paprnya.

Melalui cara hilirisasi batubara, sisi balanced of payment pada aksi impor akan lebih diuntungkan, atau mampu menghemat cadev. Sementara itu, gasifikasi batubara (coal to DME) tersebut akan ditopang oleh order yang sedang digarap PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Pertamina (Persero) & Air Product.

Baca Pula: Pemerintah siapkan subsidi DME dan kehormatan khusus untuk hilirisasi batubara

Septian menjabarkan, salah satu program investasi yang sedang dievaluasi yakni proyek PTBA, yang mana nilai investasi untuk DME-nya sekitar 1, 4 juta ton. Secara ekuivalen, emiten batubara tersebut akan melahirkan LPG 800. 000 ton-900. 000 ton.

Sementara itu, jika mengacu pada Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Pertamina 2021, perkiraan harga impor LPG berada di level US$ 411 per MT. Maka, berdasarkan perhitungan Kontan, penghematan devisa yang bisa diperoleh dari hilirisasi batubara ke DME menjadi LPG hak PTBA sekitar US$ 328, 8 juta hingga US$ 369, 9 juta.

Ke depan, Septian mengungkapkan untuk hilirisasi batubara DME offtaker kemungkinan akan dijual ke Pertamina. Namun untuk methanol memungkinkan buat di jual ke Pertamina ataupun produsen biodiesel yang lain.

“Untuk DME kemungkinan hampir 100% ke Pertamina, sedangkan untuk methanol bisa ke pertamina atau produsen lainnya karena marketnya agak lebih terbuka, ” ujarnya.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM, Sujatmiko membaca pemberian insentif berupa imbalan sebesar 0% untuk kesibukan peningkatan nilai tambah batubara telah diatur dalam UNDANG-UNDANG No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 75 Tahun 2021.

“Saat ini Kementerian ESDM bersama instansi terkait yang lain sedang menyusun Rancangan Sistem Menteri ESDM yang menyusun besaran, persyaratan, dan peraturan cara pengenaan royalti sejumlah 0% sebagaimana diamanatkan dalam PP 75 Tahun 2021, ” kata Sujatmiko.

Selain itu, Kementerian ESDM juga tengah mengatur Rancangan Kepmen ESDM terkait harga khusus batubara untuk kegiatan Peningkatan Nilai Tambah. Nantinya, penentuan harga khusus akan mempertimbangkan biaya penerapan batubara dalam rangka keekonomian tambang dan biaya penerapan DME/methanol/syngas/SNG dalam rangka kepatutan proyek gasifikasi.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia menekankan proyek hilirisasi batubara sangat tergantung secara keekonomian. Dimana, sejauh tersebut pemerintah sudah menerbitkan beberapa insentif non-fiskal dan fiskal.

Insentif non-fiskal yang telah dikeluarkan jarang lain, jaminan perpanjangan PKP2B menjadi IUPK yang diatur di dalam UU No. 3/2020. Sedangkan untuk insentif fiskal, pemerintah memberikan bayaran royalti khusus 0% utk hilirisasi batubara yang diatur di dalam UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja yang sudah diatur di dalam PP 25/2021.

“Salah satu faktor istimewa yang dapat mempengaruhi keekonomian adalah penetapan tarif imbalan bagi pemegang IUPK (eks-PKP2B). Saat ini kami juga belum tahu status RPP-nya seperti apa, ” membuka Hendra.

Sebelumnya, Hendra menyampaikan pemberian subsidi untuk pengembangan coal to DME juga dinilai perlu. Mengingat, pemanfaatan DME bisa memberi keuntungan bagi pemerintah berupa penurunan subsidi dipadankan dengan subsidi untuk LPG. Secara prinsip, dia membaca perlunya subsidi tersebut sebab investasi hilirisasi (gasifikasi atau coal to methanol) dengan bersifat jangka panjang.

“Kami menunggu realisasi dukungan insentif yang hendak diberikan pemerintah, ” jelasnya.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menampilkan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai petitih terimakasih atas perhatian Kamu, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa dimanfaatkan berbelanja di KONTAN Store.