Hutchison 3 Indonesia siap ikuti ketentuan tentang pos, telekomunikasi dan penyiaran

0
333

Reporter: Muhammad Julian | Editor: Noverius Laoli

KONTAN. CO. ID – JAKARTA . PT Hutchison 3 Indonesia tidak ambil tersuntuk soal ketentuan kerja sama antara pelaku usaha over the top (OTT) dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi lokal yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran.

Wakil Direktur Utama 3 Indonesia Danny Buldansyah menegaskan, 3 Indonesia pada prinsipnya menghormati peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pemerintah.

“Kami sendiri pula siap untuk melakukan perubahan-perubahan cocok dengan peraturan yang berlaku, ” tambah Danny ketika dihubungi oleh Kontan. co. id, Senin (22/2).

PP Nomor 46 Tahun 2021 mengatur beberapa pohon bahasan, salah satunya mengenai penyerasian kerja sama antara pelaku usaha over the top (OTT) secara penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau pemangku jasa telekomunikasi lokal.

Baca Juga: Tri Indonesia: OTT streaming film berkontribusi cukup besar kepada pendapatan

Menariknya, isi ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2021 agak sedikit berbeda dengan draf semula. Dalam salinan draf PP Nomor 46 Tahun 2021 yang diterima Kontan. co. id, pemerintah mewajibkan pelaku usaha OTT asing yang memberikan servis kepada pengguna di wilayah Indonesia untuk bekerja sama dengan pemangku jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara uluran tangan telekomunikasi lokal. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 14 ayar (1) rancangan PP tersebut.

Sementara itu, PP Nomor 46 Tahun 2021 yang sudah datang hanya menyebutkan bahwa pelaku usaha baik nasional maupun asing dengan menjalankan kegiatan usaha melalui internet kepada pengguna di wilayah Indonesia, dalam melakukan kerja sama usahanya dengan penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa Telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan prinsip adil, wajar, dan non-diskriminatif, serta menjaga kualitas layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keyakinan tersebut dimuat dalam Pasal 15 PP Nomor 46 Tahun 2021.

Baik Pasal 15 maupun pasal-pasal dalam PP Nomor 46 Tahun 2021 lainnya tak memuat klausul yang mewajibkan karakter usaha OTT untuk bekerja pas dengan operator telekomunikasi.

Menurut Danny, wajib atau tidaknya kerja sama antara OTT langka dengan penyelenggara jaringan lokal tidak terlalu berdampak bagi 3 Nusantara. “Buat kami, neutral. Namun untuk kepentingan negara sebaiknya diwajibkan, ” ujar Danny.

Baca Juga: Tri Indonesia realisasikan 800 BTS di awal tahun

Sebelumnya, 3 Indonesia sendiri sudah memiliki kerjasama dengan karakter usaha OTT seperti KlilFilm, VIU, GenFlix, Sushiroll, Vidio, Iflix, Amazon Prime Video, Hooq dan MNC now.

Bentuk kerjasamanya beragam, yakni mulai dari logistik harga khusus berlangganan OTT pacar setiap pembelian kuota data 3 hingga unlimited access ke OTT tersebut. Danny bilang, antusiasme umum dalam mengakses konten-konten hiburan sejak pihak OTT cukup menguntungkan bagi 3 Indonesia lantaran mempengaruhi pendapatan langsung melalui pembelian paket khusus atau metode transaksi direct carrier billing, ataupun kerjasama bundling dibanding biaya berlangganan OTT terkait.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas menghiraukan Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.